Terima Dana Korupsi, Parpol Bisa Dibubarkan

JAKARTA-Jaksa Agung M Prasetyo menyebut partai politik (parpol) yang terbukti menerima aliran dana dari tindak pidana pencucian uang (TPPU) atau korupsi bisa saja dibekukan atau dibubarkan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, yang kini menjadi UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

“Kalau Undang-Undang Parpol, kalau terbukti menerima aliran dana dari kejahatan bisa ditutup, dibubarkan,” katanya, Jumat (23/3).

Prsetyo juga menekankan hal tersebut dapat dilakukan setelah melalui berbagai proses terlebih dahulu. “Tapi harus dibuktikan dulu,” terang mantan Jaksa Agung Muda Pidana Umum.
Terima Dana Korupsi, Parpol Bisa Dibubarkan

Dia mengatakan, fakta persidangan tidak bisa serta merta dijadikan dasar dalam pembubaran Parpol.
“Ini kan yang disebutkan kemarin baru oknum-oknumnya, orang-orangnya bukan partainya,” jelas Prasetyo.

“Ini kan yang disebutkan kemarin baru oknum-oknumnya, orang-orangnya bukan partainya,” jelas Prasetyo.

Namun, kata Prasetyo, bila parpol tersebut terbukti ikut menikmati hasil kejahatan akan ada konsekuensi hukum. “Kalau terbukti partainya menerima, partai apa pun, terbukti menerima dana hasil kejahatan tentu ada tidakan hukumnya,” jelasnya. (jul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *