Sidang Ahok Tak Bisa Ditunda

JAKARTA-Jaksa Agung RI, M Prasetyo menegaskan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan terhadap terdakwa kasus penistaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang sudah diagendakan pada pekan depan Selasa (11/4) tidak bisa ditunda tanpa penetapan dari majelis hakim dalam persidangan. Meskipun, Polda Metro Jaya telah mengirimkan surat permohonan penundaan sidang pembacaan tuntutan.

Prasetyo menjelaskan, majelis hakim untuk terdakwa Ahok dalam sidang ke 17, Selasa (4/4) telah menetapkan sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan dilaksanakan pekan depan, Selasa (11/4). Sehingga, permohonan dari Polda Metro Jaya tidak bisa serta merta langsung dipenuhi.

Prasetyo menegaskan, permohonan Polda Metro Jaya itu tidak bisa dipenuhi tanpa perintah dari majelis hakim dalam sidang.

“Penundaan sidang tidak bisa dilakukan di luar sidang,” ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jumat (7/4).

Kendati demikian, Prasetyo mengaku belum mengetahui kesiapan JPU membacakan tuntutannya terhadap terdakwa Ahok dengan alasan belum bertemu dengan tim JPU.

Prasetyo juga sependapat dengan permohonan Polda Metro Jaya yang meminta penundaan sidang pembacaan tuntutan dengan alasan keamanan sidang menjelang Pilkada DKI Jakarta. Meskipun, Polri telah berhasil menjaga keamanan aksi jutaan pengunjuk rasa Bela Islam 411 dan 212.

“Nampaknya Kapolda (Metro Jaya) melihat ada dinamika yg patut di antisipasi. Di mana dalam proses persidangan, tuntutan dan putusan menjadi klimaks. Sementara dinamika saat ini, seperti kita ketahui persis, masing-masing pihak memiliki pendukung. Untuk itu, saya bisa menerima dan membenarkan apa yang diharapkan dan dihimbau pihak Polri supaya sidang itu bisa dijadwal ulang karena sudah mendekati masa-mada tenang untuk pelaksanaan Pilkada putaran dua,” ujarnya.

Terpisah, Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Martinus Sitompul mengatakan, surat permohonan tersebut merupakan pendapat dari kepolisian untuk pertimbangan majelis hakim. Meskipun, Kepolisian bertugas menjaga dan menciptakan kemanan.

“Surat itu pun sifatnya hanya saran dan pendapat, untuk memberikan bahan pertimbangan, serta menyampaikan informasi. Jadi bukan merupakan keputusan,” ujarnya. 

Dia menegaskan, keputusan penundaan atau tidak diserahkan sepenuhnya kepada majelis hakim. Sebab, hal itu kewenangan pengadilan.

“Keputusan ada di tangan majelis hakim nantinya,” ujar Martin. 

Dia menegaskan, keamanan di wilayah hukum DKI Jakarta adalah tanggungjawab Kapolda Metro Jaya, Irjen M Iriawan.

“Jadi karena tanggung jawabnya yang didasarkan Undang-Undang dan melihat perkembangan situsi, tentu bagi pengelola keamanan itu patut disampaikan untuk bisa menjamin ketertiban dan kemanan umum,” ujar Martin. 

Menurutnya, surat permohonan teraebut bukanlah bentuk intervensi Polda Metro Jaya ke pengadilan.

“Itu wajar dilakukan dan bukan intervensi, atau intrik-intrik. Ini bagian koordinasi, penyamapaian saran pendapat, untuk melihat situsi keamanan yang lebih luas,” dalihnya. 

Sebab, kata Martin, ketika Kapolda mengeluarkan surat permohonan tersebut telah berlandaskan hukum atau sesuai kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk memelihara ketertiban umum. 

“Ini merupakan kewenangan yang diberikan negara melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 huruf e. Dimana kita secara administratif bisa memberikan informasi, dan kepolisian dapat bertindak kepada siapa saja dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban umum,” ujarnya.(R7)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *