PJI Diminta Perkuat Posisi Kejaksaan

JAKARTA – Jaksa Agung M Prasetyo mememinta Musyarah Nasional (Munas) Persatuan Jaksa Indonesia (PJI) membahas strategi untuk memperkuat posisi dan peran Kejaksaan RI secara kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan.

Menurutnya melalui Musyawarah Nasional Persatuan Jaksa Indonesia (Munas PJI) yang bertema “Peran PJI Dalam Penguatan Kejaksaan RI” memiliki relevansi begitu kuat untuk mendorong upaya tersebut.

“Penguatan Kejaksaan RI secara kelembagaan dalam sistem ketatanegaraan (constitutional law) merupakan kebutuhan untuk mewujudkan prinsip negara hukum yang mesti dipertegas dan sangat esensial yang menjadi bagian dari constitutional importance,” ujarnya saat memberikan sambutan dan pembukaan Munas PJI 2017, Kamis (1/2).

Dalam struktur hukum Indonesia, Kejaksaan merupakan salah satu elemen dan pilar penting dalam sistem tersebut. Untuk menghindari terjadinya multitafsir mengenai kedudukan dan posisi Kejaksaan, kata Prasetyo, menempatkan institusi Kejaksaan secara tegas dan eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

“Menurut pendapat sementara, setidaknya ada 2 opsi yang masih perlu dianalisa, dikaji, dan didalami,” bebernya.

Pertama, kata Prasetyo, perlu dilakukan amandemen terhadap Bab IX yang sebelumnya berjudul Kekuasaan Kehakiman menjadi Kekuasaan Peradilan.

“Di dalam Kekuasaan Peradilan tersebut terdiri dari 2 sub bab yaitu sub bab Kekuasaan Kehakiman yang mengatur kewenangan mengadili, meliputi Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Mahkamah Konstitusi, serta sub bab Kekuasaan Kejaksaan yang mengatur tentang institusi Kejaksaan dengan rincian tugas dan kewenangannya,” ujarnya.

Kedua, lanjut Prasetyo, perlu pengaturan Kekuasaan Kejaksaan dalam bab tersendiri yang terpisah dari Kekuasaan Kehakiman, yang saat ini diatur dalam Bab IX UUD NRI 1945.

“Pengaturan Kekuasaan Kejaksaan dalam bab tersendiri tersebut, dimaksudkan untuk membedakan dengan Kekuasaan Kehakiman yang semata-mata berada pada ranah yudikatif, sementara Kejaksaan memiliki karakteristik yang tidak hanya menjalankan fungsi yudikatif, tetapi juga bertindak mewakili untuk dan atas nama negara dan pemerintah baik didalam maupun diluar pengadilan disamping turut serta menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum, yang semua itu berada dalam lingkup wilayah kekuasaan eksekutif,” tuturnya.

Agar tercapainya hal tersebut diperlukan konsistensi sikap dan pemikiran bersama untuk mendorong dan mendukung upaya memperkuat posisi Kejaksaan secara konstitusional demi memperkuat dan mengukuhkan serta memaksimalkan kinerja Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

“Melalui Musyawarah Nasional PJI, saya mengingatkan segenap Korps Adhyaksa yang terhimpun dalam wadah organisasi profesi PJI agar tetap memiliki kesadaran membangun strategi yang pas dan tepat terhadap tekad dan keinginan memperkuat Kejaksaan R.I yang benar-benar ideal secara kelembagaan,” ujarnya. (Jul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *