Pendekatan Ekonomi Dalam Penanganan Kejahatan Korporasi dan Bisnis

Oleh
Dr Asep N Mulyana

Terkuaknya skandal dugaan suap Rolls-Royce Energy Systems Inc terhadap Mantan Dirut PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, merupakan suatu peristiwa yang memperlihatkan kejahatan korporasi lintas negara (transnational corporate crime) dan menyeruaknya fenomena elit capture dalam pengelolaan pemerintahan dan perusahaan publik. Meskipun akibatnya tidak langsung dirasakan seketika seperti halnya pada kejahatan konvensional, tetapi dampaknya sangat merugikan secara finansial (cost of crime) yang menyebabkan negara terperangkap dalam middle income trap. Fenomena elite capture tidak hanya menyebabkan tata kelola pemerintahan yang buruk, tetapi juga tidak akan mampu mengurangi ketimpangan dan mengentaskan kemiskinan.
Muncul dan berkembangnya kejahatan korporasi dan elit capture, maupun kejahatan di bidang ekonomi lainnya, secara tidak langsung telah menumbangkan tesis Howard Jones yang mempercayai akan lenyapnya kejahatan seiring dengan meningkatnya taraf kehidupan ekonomi. Pada realitasnya, justru kemajuan di bidang ekonomi yang didukung teknologi digital itulah yang acapkali menjadi salah satu penyebab terjadinya kejahatan oleh mereka yang memiliki status ekonomi sosial tinggi (white collar crime) maupun kalangan profesional dan korporasi.

Fenomena Elit Capture
Secara sederhana, elite capture dapat diterjemahkan sebagai sikap atau tindakan yang dilakukan sekelompok orang untuk memengaruhi pembuatan suatu keputusan, sehingga hasilnya dapat memberikan keuntungan bagi mereka sendiri. Dalam terminologi korupsi, fenomena elit capture dapat dikategorikan sebagai corruption by design atau korupsi kebijakan, dimana mereka yang memiliki akses terhadap elit berusaha untuk membuat dan mendesain suatu kebijakan, sehingga hanya menguntungkan bagi diri, kelompok maupun pihak-pihak tertentu.

Fenomena elit capture tidak hanya terjadi di ranah kekuasaan eksekutif, tetapi juga dapat terjadi di bidang legislatif maupun yudikatif, bahkan dalam ketiga rumpun kekuasaan negara itu secara sekaligus. Di bidang legislatif, para pelaku akan berupaya mempengaruhi proses pembuatan perundang-undangan, sehingga substansi pengaturannya sesuai dengan keinginan dan kepentingannya. Biasanya modus operandi dilakukan dengan cara menghilangkan pasal-pasal yang merugikannya, ataupun ujug-ujug memunculkan ketentuan pasal yang dapat menguntungkan kepentingan bisnisnya.

Kejahatan korupsi dalam pengaturan kuota daging sapi impor, merupakan salah satu contoh aktual yang memperlihatkan fenomena elite capture dalam tataran eksekutif, legislatif maupun yudikatif secara bersamaan. Upaya mempengaruhi kebijakan di tataran eksekutif dalam penambahan kuota impor daging tidak hanya dilakukan oleh Direktur PT. Indoguna Utama (PT. IU) dengan memberikan sejumlah uang kepada Ahmad Fathanah yang dikenal memiliki hubungan dekat dengan Luthfi Hasan Ishaaq dan jajaran birokrat pemerintahan. Dalam perkembangannya, pengaturan kuota daging sapi juga diduga melibatkan PT. Sumber Laut Perkasa (PT. SLP) dan berbagai perusahaan lainnya.

Sebagaimana yang dirilis dalam berbagai media massa, bahwa Basuki Hariman selaku Direktur Utama PT. SLP dan PT Impexindo Pratama (PT. IP) menyuap Patrialis Akbar agar permohonan uji materil Perkara No. 129/PUU-XIII/2015 tentang Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Bahkan diduga suap yang dilakukan Basuki Hariman itu tidak hanya untuk kepentingannya selaku pemilik 20 perusahaan importir daging, melainkan juga melibatkan kartel yang sangat berkepentingan terhadap sistem zonasi dalam importasi hewan ternak di Indonesia.

Tentu saja kesanggupan memberikan success fee dalam jumlah fantantis, tidak terlepas dari keuntungan besar yang akan diperolehnya dari kebijakan atau keputusan yang telah didesain sedemikian rupa tersebut. Andaikan kebijakan atau keputusan yang dibuat pejabat publik mampu meloloskan kuota importasi daging sapi sebanyak 600 ribu ekor dan impor daging sebanyak 70 ribu ton, dengan selisih harga setiap kilogram sekitar Rp. 30 ribu/kilogram, berarti pengusaha akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 2,1 triliyun, sebuah angka yang fantastis dan menggiurkan.

Terhadap perkara suap daging sapi impor yang melibatkan Achmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishaaq dan Direktur PT. IU telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan hukuman penjara, uang pengganti dan denda. Sementara itu, terhadap dugaan kasus penyuapan yang melibatkan Direktur Utama PT. Sumber Laut dan Patrialis Akbar masih dalam proses penyidikan.

Deferred Prosecution Agreement
Penetapan tersangka Emirsyah Satar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tidak terlepas dari hasil pemeriksaan Serious Fraud Office (SFO) terhadap adanya konspirasi dan suap Rolls-Royce di berbagai negara. Dalam investigasinya, SFO menemukan adanya 12 tuduhan konspirasi dan suap yang terjadi di 7 negara, yaitu: Indonesia, Thailand, India, Rusia, Nigeria, Cina dan Malaysia (Republika, 20/1/2017).
Dalam perkara SFO selaku applicant dan Rolls-Royce selaku respondent yang disidangkan di Pengadilan Southwark Inggris tersebut, Hakim Sir Brian Leveson memutuskan bahwa kasus ini diselesaikan dengan penangguhan penuntutan atau Deferred Prosecution Agreement (DPA). Dalam sistem hukum Inggris, DPA mulai diperkenalkan sejak 24 Februari 2014, merupakan kesepakatan yang dicapai antara Jaksa dan korporasi yang dituntut, yang pelaksaannya di bawah pengawasan hakim.

Menurut schedule 17 Crime and Courts Act 2013, DPA tidak bisa diterapkan terhadap individu melainkan hanya terhadap perusahaan/organisasi yang melakukan tindak pidana penipuan, penyuapan maupun tindak pidana ekonomi lainnya. Salah satu syarat utama dalam penangguhan penuntutan terletak pada pengakuan pihak Rolls-Royce terhadap Dakwaan SFO No. U20170036 dan menyetujui bahwa pernyataan fakta terkandung dalam Surat Dakwaan adalah benar dan akurat. Pernyataan fakta itu menjadi penting bagi SFO, khususnya dalam rangka mengejar penuntutan yang ditangguhkan.

Dalam putusannya, Rolls Royce diharuskan membayar Perjanjian Penangguhan Penuntutan sebesar £ 497.252.645, meliputi keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana sebesar £ 258.170.000 dan denda £ 239.082.645, berikut bunganya. Selain itu, Rolls-Royce juga harus mengganti biaya yang dikeluarkan SFO secara penuh sebesar £ 13.000.000, membayar denda kepada Department of Justice (DoJ) Amerika Serikat sebesar $ 169,917,710 dan membayar denda kepada Otoritas Brazil sebesar $ 25,579,645, yang harus dipenuhi pembayarannya dalam jangka waktu selama 5 tahun sejak Putusan Pengadilan (tangal 17 Januari 2022 atau setelah tanggal 17 Januari 2021, apabila ada permintaan Rolls-Royce kepada SFO).

Pembayaran keuntungan dan denda dapat dilakukan Rolls Royce dengan cara menyicil selama 4 (empat) kali, yaitu pada tangal 30 Juni 2017 sebesar £ 119.000.000, tanggal 31 Januari 2019 sebesar £ 100.000.000, tanggal 31 Januari 2020 sebesar £ 130.000.000, dan tanggal 31 Januari 2021 sebesar £ 148.252.645. Rolls-Royce juga harus membayar biaya perkara kepada SFO sebesar £ 13.000.000, yang harus dibayarkan maksimal 10 hari setelah putusan pengadilan. Apabila Rolls Royce tidak melakukan pembayaran pada waktu yang telah ditentukan, maka perjanjian ini menjadi batal.

Ruang lingkup DPA ini tidak berlaku terhadap fakta-fakta yang tidak diungkapkan dan diakui Rolls-Royce, sebelum tanggal perjanjian itu berlaku. Selain itu, DPA tidak memberikan perlindungan terhadap penuntutan terhadap pejabat atau mantan pejabat, direktur, karyawan atau agen dari Rolls-Royce maupun terhadap setiap tindak pidana yang dilakukannya di masa yang akan datang. Apabila Rolls-Royce mematuhi semua kewajibannya, maka SFO akan memberitahukan ke Pengadilan dalam waktu 30 hari sebelum perjanjian berakhir.

Economic Anaysis of Law
Kebijakan penanganan kasus Rolls-Royce tersebut, mengingatkan pada penyelesaian kasus suap Mosanto Company dan Innospec Ltd terhadap pejabat publik di Indonesia, yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu, Departement of Justice (DoJ) Amerika Serikat mapun Securities Exchange Commision (SEC) telah menetapkan agar Mosanto Company membayar denda US$ 1,5 juta. Kewajiban pembayaran denda tersebut ditetapkan, setelah otoritas keuangan dan institusi penegak hukum menemukan bukti adanya 140 aliran dana sekitar US$ 70 juta dari Monargo Kimia kepada para pejabat publik.

Begitu pula halnya dalam kasus suap Innospec Ltd terhadap para pejabat publik, terkait penundaan larangan penggunaan bahan pembuat bensin bertimbal (tetra ethyl lead) di Indonesia. Dalam persidangan di Pengadilan Southwark Crown Inggris tanggal 26 Maret 2010, Hakim Lord Justice Thomas telah menetapkan agar Innospec Ltd membayar sejumlah denda, yang biasa disebut dengan lembaga injunction.

Dalam common law system yang berlaku di Inggris dan Amerika, lembaga injuction menungkinkan pengadilan atas permintaan salah satu pihak yang berperkara dapat memerintahkan untuk menunda penuntutan. Salah satu syarat dalam injuction terletak pada adanya pengakuan bersalah dan pembenaran terhadap fakta-fakta yang telah diungkapkan, serta berjanji tidak akan lagi melakukan pelanggaran.

Satu poin yang perlu digarisbawahi, bahwa mekanisme injunction lebih mengutamakan pengembalian aset dan pemasukan terhadap keuangan negara sebagai prinsip utama dalam penyelesaian persoalan-persoalan hukum. Praktik penegakan hukum di Amerika dan Inggris terutama terhadap pelanggaran bisnis, sekaligus memperlihatkan adanya special treatment yang didasarkan pada suatu pendekatan berbasis ekonomi atau biasa disebut Economic Analysis of law (EAL) tersebut.

Secara teoriris, tema sentral EAL yang dikembangan Senior Lecturer University of Chicago Richard A. Posner, bertolak dari suatu pemikiran, bahwa keputusan atau tindakan hukum tidak hanya persoalan terknis yuridis semata, melainkan harus berimplikasi positif terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Ini berarti bahwa paradigma EAL senantiasa mempertimbangkan cost and benefit berikut efek domino, yang mungkin terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan hukum.

Dalam perkembangnya, konsep EAL tidak hanya dianut dalam penanganan kejahatan korporasi yang dilakukan di Amerika dan Inggris, tetapi juga telah mempengaruhi produk legislasi di negara-negara Eropa Kontinental. Pengaruh paradigma EAL dalam tatanan hukum Belanda, antara lain terlihat dengan dianutnya mekanisme “transactie” yang berbasis pada keadilan restoratif.

Ketentuan Pasal 74 dan Pasal 74a KUHP Belanda pasca amandemen 1996 misalnya, telah membuka peluang untuk menghentikan penuntutan apabila tersangka telah mengganti kerugian pada korban ataupun membayar sejumlah uang kepada negara (the payment of a sum of money to the state). Mekanisme transactie yang bertolak dari paradigma EAL tersebut, ditempatkan dalam Bab VIII KUHP Belanda tentang Lapse of The Right Prosecute and Lapse of The Right Implement Sentence.

Respon APH Indonesia
Penanganan perkara dugaan suap Roll-Royce terhadap mantan Dirut Garuda, patut diapresiasi sebagai bentuk respon Aparat Penegak Hukum (APH) terhadap berkembangnya kejahatan korporasi lintas negara (transnational corporate crime). Respon yang sama juga telah dilakukan Mahkamah Agung RI, dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, sebagai pedoman bagi APH sekaligus untuk mendorong efektivitas dan optimalisasi penanganan perkara Tindak Pidana Korporasi.

Sebelumnya, pada tanggal 1 Oktober 2014 Kejaksaan Agung juga telah menerbitkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) No. 028/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Penangan Perkara Pidana dengan Subyek Hukum Korporasi. Success story Kejaksaan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi terhadap PT. Gili Jaladi Wana (PT. GJW) pada tahun 2011 dan diikuti dengan penanganan perkara kejahatan korporasi lainnya oleh Kejaksaan di berbagai daerah, menunjukan langkah konkrit dan implementatif yang tidak hanya terbatas pada tataran regulasi semata.

Tentu saja keberadaan berbagai regulasi itu tidak hanya sebagai bentuk respon, melainkan untuk menyamakan pemikiran dan gerak langkah dari seluruh APH dalam rangka mewujudkan adanya Standard Guidelines of Law Enforcement Combating Corporate Crime. Adanya pedoman standar itu, maka tidak lagi terjadi polemik terkait formalitas dan identitas korporasi (vide Pasal 143 ayat (2) KHUP), sebagaimana yang pernah terjadi beberapa waktu lalu.
Meskipun di dalam berbagai produk legislasi tidak mengatur secara rinci tentang DPA, injunction, maupun lembaga transactie, namun setidaknya paradigma EAL dipraktikan yang di negara-negara maju dapat dijadikan sebagai referensi dalam praktik penegakan hukum, terutama terhadap pelanggaran bisnis dan kejahatan ekonomi lainnya. Terlebih lagi dengan sifat hukum pidana laksana pedang bermata dua (double-edged sword), maka penggunaannya juga jangan semata-mata tertuju pada aspek retributif, tetapi lebih menyentuh pada aspek-aspek rehabilitatif dan restoratif sehingga dapat berkontribusi terhadap penerimaan negara. Sekali lagi, pendekatan EAL tidak bermaksud untuk mengliminir penghukuman terhadap pelaku kejahatan orang perorangan, yang nyata-nyata dilakukan berulang kali (recidivist), mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan tidak dapat dipulihkan (irreparable).(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *