Pelayanan Prima Solusi Kejaksaan Atasi Anggaran Minim

Jakarta – Wakil Jaksa Agung Arminsyah mengaku Kejaksaan RI masih terkendala anggaran untuk menangani perkara yang ditangani penyidik kejaksaan.

“Tentunya anggarannya yang kurang. Biaya penanganan satu perkara untuk satu kejari (kejaksaan negeri), itu kan susah,” ungkapnya disela penutupan acara Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi Kejaksaan, di Badiklat Kejaksaan RI, Kamis (3/5).

Arminsyah juga mengatakan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kejaksaan juga masih terkendala sumber daya manusia (SDM). Banyak cabang kejaksaan negeri (capjari) dan kejari kekurangan tenaga jaksa dalam menangani perkara di daerah.

“Kemudian juga jumlah personil kita juga kurang. Jadi banyak di daerah-daerah tertentu yang jaksanya tidak sesuai dengan jumlah perkaranya,” ujarnya.

Namun kendala tersebut tidak menyurutkan profesionalisme Kejaksaan RI dalam memproses perkara. Pelayanan prima dan peningkatan kinerja menjadi solusi yang efektif.

“Akan melahirkan dan memberikan kepercayaan kepada pemerintah, DPR bahwa kejaksaan layak diberikan anggaran dan ditambahkan anggaran kejaksaan,” ujar Arminsyah.

Arminsyah pun brrharap melalui Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi Kejaksaan yang diikuti para wakil kepala kejaksaan tinggi, para asisten kejaksaan tinggi dan kepala badan tata usaha kejaksaan dari seluruh Indonesia termasuk perwakilan dari Kejagung, akan tercipta peningkatan kinerja.

“Intinya ada perbaikan dalam pelaksanaan tugas dan kepercayaan publik. Ini yang kita bangun dan komitmen aparat yang bekerja dibidang masing-masing. Jadi komitmen, integritas dan profesional,” pungkasnya.(jul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *