Menelisik Pemidanaan Terhadap Pers

Politik hukum yang berpihak kepada kebebasan masyarakat dalam berekspresi dalam sejarah kehidupan pers di Indonesia memasuki tahap baru dengan dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 40/ 1999 tentang Pers. Keberadaan UU No. 40/ 1999, betapapun dapat dipandang sebagai upaya untuk menguatkan fungsi pers dalam melaksanakan tugasnya, namun undang-undang tersebut masih menimbulkan keragu-raguan bertalian dengan persoalan pertanggungjawaban pers sebagai subjek hukum pidana.

Undang-undang tersebut menegaskan pers nasional sebagai subjek hukum pidana karena kedudukannya merupakan wujud dari subjek hukum badan hukum (recht persoon) atau korporasi. Pengaturan tentang pertanggungjawaban pidana yang diatur dengan tegas di dalam UU No. 40/ 1999, dengan demikian merupakan pertanggungjawaban pidana korporasi.

Isu hukum yang muncul kemudian adalah, bagaimana kemudian dengan pertanggungjawaban wartawan atau pekerja pers yang di satu sisi berkedudukan sebagai subjek hukum alami (naturlijke persoon)? Dalam kedudukannya sebagai naturlijke persoon,UU No 40/1999 tidak memuat rumusan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana terkait dengan perbuatan pidana yang subjek hukumnya adalah subjek hukum individu. Penjelasan Pasal 12 UU No. 40/ 1999 menyatakan “sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan”.

Persoalan yang muncul kemudian adalah manakala tugas dan fungsi pers sebagai pilar ke empat demokrasi dan merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat dihadapkan kepada persoalan pertanggungjawaban pidana.

Latar belakang itulah yang menginspirasi Ibnu Mazjah menulis disertasi bertajuk “Pertanggungjawaban Pers Sebagai Subjek Hukum Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”.

Adapun, tujuan penelitian adalah menganalisis dan menemukan landasan filosofi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pers. Serta, menganalisis dan menemukan karakteristik pertanggungjawaban pers sebagai subjek hukum pidana berdasarkan perspektif hak asasi manusia
Disertasi tersebut berhasil dipertahakan suami dari Heni Setiawati di hadapan Sidang Senat Guru Besar Program Doktor Ilmu Hukum pada Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya pada Selasa, 29 Agustus 2017 dengan predicat sangat memuaskan. Adapun Ketua Dewan Penguji, Prof Abdul Shamad, SH, MH.

Dari latar belakang tersebut, Ibnu merumuskan dua masalah pembahasannya. Satu, landasan filosofi pengaturan tindak pidana dan pertanggungjawaban pers sebagai subjek hukum pidana. Dua, karakteristik pertanggungjawaban pidana pers sebagai subjek hukum pidana berdasarkan perspektif hak asasi manusia.

Penulisan disertasi ini, berangkat dari adanya putusan hukum yang secara dogmatis tidak mempertimbangkan keberadaan KUHP sebagai ketentuan umum dalam hukum pidana disebabkan karena Undang-Undang Pers tidak mengatur mengenai delik pers berikut pelaku perbuatan yang merupakan subjek hukum alami. Praktik penegakan hukum yang terjadi, salah satunya dalam perkara Bambang Harimurti, masih terjadi banyak perbedaan pendapat di kalangan akademisi maupun praktisi hukum pers, berkaitan dengan pandangan dapat tidaknya pemidanaan diberlakukan kepada wartawan dikaitkan dengan keberadaan pasal-pasal di dalam KUHP dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers itu sendiri.

Pandangan yang menyatakan Undang-Undang Pers sebagai lex specialis juga cukup mendistorsi konstruksi hukum dari perbuatan pidana pencemaran nama baik yang diatur di dalam KUHP, bahkan bila dikaitkan dengan asas-asas hukum yang tercakup di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Putusan yang dijadikan parameter di dalam mengadilan perkara-perkara pers seperti yang diangkat dalam pendekatan kasus ini yakni atas nama terdakwa Edy Sumarsono selaku pemimpin umum sekaligus pemimpin redaksi Tabloid Invstigasi, putusan hukumnya bersifat kontradiktif dengan pertimbangan hukum yang menyatakan unsur perbuatan melawan hukum dari perbuatan terdakwa memenuhi rumusan delik yang diatur di dalam KUHP.

Adapun putusan atas nama terdakwa Bambang Harimurti selaku Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, yang putusannya menjadi sandaran hukum dalam putusan perkara atas nama Eddy Sumarsono, majelis hakim menilai perbuatan terdakwa dinilai sebagai perbuatan yang telah memenuhi standar kegiatan jurnalistik sebagaimana ditentukan Undang-Undang Pers, sehingga ketentuan-ketentuan hukum yang memuat adanya unsur tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan pidana yang didakwakan dikesampingkan.

Pendapat maupun opini secara common sense tentang tindak pidana terkait pers, tertutama dari kalangan pers lebih banyak mendukung Undang-Undang Pers sebagai lexspecialis. Sementara fenomena yang berkembang saat ini, masyarakat dalam menyuarakan pendapat maupun opininya kini tak lagi hanya terpaku oleh instrumen media massa. Masyarakat kini dapat dengan mudah berpendapat melalui instrumen media sosial (medsos), maupun instrumen online lainnya.

Berdasarkan identifikasi masalah dan hasil penelitian tersebut, Ibnu berkesimpulan landasan filosofi pengaturan tindak pidana dan pertanggungjawaban pers sebagai subjek hukum pidana hakekatnya bersumber dari teori hukum alam, yang menempatkan kejahatan sebagai perbuatan yang memiliki keterkaitan dengan dimensi moral. Ajaran moral agama, dalam konteks sistematika hukum yang berlaku di Indonesia, dimulai dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang secara filosofi mengajarkan setiap orang untuk tidak boleh berbohong, melakukan perbuatan yang menimpa reputasi seseorang, lebih-lebih menyebarkan fitnah. Adapun filosofi dari Undang-Undang No 40/1999 prinsip moral tersebut melandasi pengaturan tindak pidana pers agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai pers yang merdeka, tetap wajib menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Pertanggungjawaban pidana pers berdasarkan sistematika hukum pidana memiliki dua bentuk karakteristik pertanggungjawaban pidana, yakni pertanggungjawaban pidana yang bertumpu pada pertanggungjawaban pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder schuld).

Pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan dalam bentuk tanggungjawab pidana korporasi secara administrasi dibebankan kepada penanggungjawab badan hukum. Sementara pertanggungjawaban yang berasaskan geen straf zonder schuld menjangkau perbuatan tiap-tiap subjek hukum individu yang terlibat dalam proses produksi yang terkait dengan perbuatan pidana terkait pers atau delik pers, melalui ajaran penyertaan (delnemiing). Pertanggungjawaban ini memungkinkan adanya perluasan pertanggungjawaban mulai dari pemimpin redaksi (penanggung jawab) redaktur dan reporter atau wartawan di lapangan.

Ibnu menyarankan prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang melandasi kegiatan pers terutama menyangkut perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana dikonsepsikan secara lebih jelas dan tegas demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan serta terciptanya kemerdekaan pers yang bertanggungjawab dalam kerangka penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Selain itu, diperlukan adanya revisi terhadap Undang-Undang No 40/1999, sebagai implementasi dari bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dengan mengenakan pertanggungjawaban kepada korporasi dan pengurusnya selaku pihak yang dapat dikenakan pertanggungjawaban, apabila baik korporasi maupun pengurusnya terbukti memenuhi unsur kesalahan. Untuk memperkecil peluang terjadinya pertanggungjawaban tanpa kesalahan pada perusahaan pers nasional dalam hal terjadinya perbuatan pidana, diperlukan pula pengaturan sistem kerja yang memungkinkan adanya penanggungjawab lebih dari satu orang, sehingga dalam proses produksi karya jurnalistik yang dihasilkan tetap ada pengawasan yang melekat dari korporasi, pengurus, atau penanggungjawab yang diatribusikan sebagai subjek hukum yang bertanggungjawab terhadap produk tersebut.

Adapun konsepsi mengenai ajaran kesalahan atau asas tiada pidana tanpa kesalahan, tetap dapat dilakukan pengaturannya kepada para pekerja pers, dengan ketentuan, pekerja pers melakukan perbuatan yang bersifat ultra vires atau perbuatan yang tidak sejalan dengan kebijakan dan standard kerja korporasi, sehingga perbuatan pidana dan kesalahan yang dilakukan bukan merupakan bagian dari mens rea korporasi. Dengan demikian, undang-undang pers sebagai penjabaran dan amanat dari Pasal 28 F UUD Negara Republik Indonesia, mampu memberikan perlindungan maksimal terhadap para pekerja pers yang beritikad baik yang pertanggungjawabannya selama ini masih berdiri secara mandiri sebagai subjek hukum individu. (R7)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *