Mark Up Harga Sewa Hotel, Mantan Pejabat JakTour Ditetapkan Tersangka

JAKARTA – Mantan Direktur Keuangan PT Jakarta Tourisindo (JakTour) berinisial IS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan mark up penetapan harga sewa hotel tahun 2012-2013 oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (pidsus Kejati DKI Jakata)

Asisten Pidsus Kejati DKI, Sarjono Turin mengatakan, IS ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Februari lalu. “Belum kita tahan. Baru akan kita panggil Selasa (6/3) depan,” ujarnya, Jumat (2/3).

Turin menjelaskan, JakTour merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta yang mengelola sejumlah unit hotel.

Dalam pengelolaannya, tersangka menggunakan double harga terkait penetapan harga sewa kepada para konsumen yang sebagian besar berasal dari BUMN, BUMD, Pemprov DKI, Lembaga atau Kementerian.

“Kegiatannya yang diadakan di hotel itu, ada pelatihan kemudian ada rapat-rapat yang menggunakan jasa hotel milik Tourisindo ini,” ujarnya.

Dari hasil penyidikan diketahui tersangka menetapkan harga diatas harga tarif yang berlaku di hotel tersebut. “Misalkan satu kamar Rp1 juta. Tapi ketentuan yang dibikin oleh AD/ART hotel itu Rp700 ribu. Jadi ada uang lebih Rp300 ribu kan. Kemudian uang Rp 300 ribu ini ditampung di rekening sendiri oleh si bagian keuangan Tourisindo itu,” tutur Turin.

Lalu uang kelebihan sewa hotel tersebut dikumpulkan selama 1 tahun selama 2012-2013. “Uang sisa ini akan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang menggunakan jasa hotel (satuan-satuan kerja) itu tadi. Terkumpulah kurang lebih Rp7 miliar sekian dari kurun waktu 1 tahun,” ujar Turin.

Kejati DKI juga telah menelusuri aliran uang tersebut dan meminta kembali uang Rp7 miliar tersebut kepada satuan kerja yang diduga menerima dalam bentuk THR. “Ini masih ada yg belum mengembalikan Rp1,7 miliar lagi,” aku Turin.

Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Karena disitu kan pasal 8 tidam harus ada kerugian negara. Diperistiwa ini kan tidak ada kerugian negara. Kan dia ambil Rp300 ribu tapi tidak disetorkan ke negara,” katanya.(Jul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *