Mantan Dirut BJB Diperiksa

JAKARTA – Bien Subiantoro kembali diperiksa penyidik pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung). Kali ini mantan Direktur Utama PT Bank pembangunan Daerah Jawa Barat, Tbk (Bank BJB) itu diperiksa terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan dan pembangunan T-Tower milik BJB di Jalan Gatot Subroto, Kaveling 93, Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) M. Rum mengatakan, Dia diperiksa sebagai saksi untuk para tersangka. “Bien Subiantoro menerangkan terkait proses persetujan pengadaan perkantoran atau gedung (strata title) oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk di T-Tower jalan Gatot Subroto Kav.93 Jakarta,” ujarnya melalui rilis yang diterima wartawan, Rabu (31/1).

Penyidik juga memeriksa dua pejabat bank berplat merah tersebut, yakni Agus Riswanto selaku Pimpinan Divisi Akuntansi dan Keuangan PT. BJB. Agus juga diketahui sebagai anggota tim pengadaan.

“Yang bersangkutan selaku anggota tim pengadaan tidak terlibat dalam pengadaan perkantoran atau gedung (strata title) PT. BJB, Tbk,” katanya.

Sedangkan Klemi Subiantoro selaku Komisaris PT. BJB, Tbk, dihadapan penyidik menerangkan terkait pengawasan yang dilakukan oleh komisaris mengenai kebijakan direksi dalam pengadaan perkantoran atau gedung (strata title) oleh PT. BJB, Tbk, di T-Tower jalan Gatot Subroto Kav.93 Jakarta.

Dalam kasus ini Kejaksaan Agung telah menetapkan Tri Wiyasa sebagai tersangka korupsi pembangunan Bank Jawa Barat (BJB) Tower. Direktur PT Comradindo Lintasnusa Perkasa (CLP) itu pun talah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

Kasus korupsi ini berawal dari Direksi Bank BJB yang berhasrat memiliki kantor cabang di Jakarta. Mereka lalu membeli 14 dari 27 lantai gedung T-Tower di Jalan Gatot Subroto Kaveling 93.

Agar rencana berjalan mulus, BJB bernegosiasi dengan PT CLP, perusahaan teknologi informasi yang mengklaim diri pemilik lahan di Kav 93 itu. Ternyata ada kesepakatan harga pembelian tanah sebesar Rp543,4 miliar.

Rapat direksi BJB menyimpulkan manajemen menyetujui uang muka 40 persen atau sekitar Rp217,36 miliar pada 12 November 2012, sedangkan sisanya dicicil Rp27,17 miliar per bulan dalam kurun waktu satu tahun.

Kejanggalan transaksi ini perlahan diketahui, mulai dari kepemilikan tanah sehingga rawan sengketa. Harga tanah jauh di atas harga pasar sehingga pembayaran uang muka menyalahi ketentuan.

Terkuak kemudian PT CLP ternyata bergerak pada bidang informasi teknologi, bukan properti. Akibat kecerobohan manejemen Bank BJB dan ketidakprofesionalan PT CLP, negara rugi Rp217 miliar. (Jul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *