MA Siapkan Hakim Khusus Untuk Sengketa Pilkada

JAKARTA – Menghadapi sengketa pemilihan kepala daerah serentak 2018 di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten, Mahkamah Agung (MA) telah menyiapkan hakim khusus untuk menangani sengketa pesta demokrasi tersebut.

“Kita sudah menyiapkan semua perangkatnya, baik regulasi maupun sumber daya manusianya dengan memberikan pelatihan,” kata Hatta Ali di sela acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) IKAHI ke-65 di Jakarta, Selasa (20/3).

MA membatasi waktu penanganan perkara yakni 14 hari untuk penyelesaian sengketa tata usaha negara (TUN) dan tujuh hari untuk penanganan perkara tindak pidana.

“Sebab kita tahu penanganan masalah pemilihan ini sangat singkat, baik dari segi pidana maupun dari segi pelanggaran administrasi,” terang Hatta.

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada mengatur enam jenis masalah hukum dalam penyelenggaran pilkada, yakni pelanggaran kode etik, sengketa pemilihan, tindak pidana pemilihan, perselisihan hasil pemilihan, termasuk sengketa TUN pemilihan, dan pelanggaran administrasi pemilihan.

Selain dua masalah itu, penanganan tindak pidana oleh calon kepala daerah juga menjadi kewenangan MA.(jul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *