Kejati Jabar Susun Strategi Kejar Aset Koruptor

BANDUNG-Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Loeke Larasati Agustina telah menyusun strategi pemberantasan tindak pidana korupsi dengan memprioritaskan pelacakan aset para koruptor. Sebab, para koruptor biasanya menyembunyikan hasil kejahatannya. Komimen tersebut diungkapannya setelah resmi menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, kemarin.

Loeke mengatakan dalam pemberantasan tidak pidana korupsi tidak cukup dengan pidana badan terhadap para koruptor. Tetapi, dengan merujuk ratifikasi UNCIC maka pelacakan aset menjadi prioritas.

“Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan pidana badan, sesuai ratifikasi UNCIC maka harus follow the money,” ujar Loeke kepada wartawan.

Dia menjelaskan, penelusuran aset koruptor dinilainya efektif untuk mengembalikan kerugian negara. Hal itu sesuai dengan pengalamannya saat menjabat Kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan RI.

Dia menjelaskan, pengalamannya dalam penelusuran aset koruptor akan diterapkannya dimulai dari proses awal penyidikan. Di mana, jaksa penyidik akan menganalisa penggunaan undang undang tentang tindak pidana pencucian uang dan pembuktian terbalik.

“Nanti kita kaji kasus per kasus,” tegasnya.

Dia menjelaskan, pemulihan aset aset para koruptor dari hasil kejahatan di antaranya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Contohnya, lahan hasil kejahatan di wilayah Kuningan, Jawa Barat akan dimanfaatkan untuk lahan sekolah dan tempat pemakaman umum.

Dia menjelaskan, proses pemulihan aset itu kewenangan Kejaksaan. Adapun, alih fungsi aset-aset yang telah dieksekusi dilakukan atas persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Sementara itu, saat pisah sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dari Setia Untung Arimuladi ke Loeke Larasaty, Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heriawan dan Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengapresiasi sinergisitas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dibawah kepemimpinan Setia Untung Arimuladi.

“Sangat baik,” ujar Aher.

Dia berharap sinergisitas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dilanjutkan. Sebab, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mempunyai tujuan yang sama yakni membangun Jawa Barat.

“Sebenarnya kita sama sama eksekutif, sesama eksekutif jangan saling mendahului,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ridwan Kamil mengatakan, kehadiran Kejakaan Tinggi Jawa Barat cukup baik khususnya dalam program Tim Pengawal, Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Sebab, Tim TP4 D telah berhasil mendorong penyerapan anggaran kota Bandung.

“Dengan kehadiran TP4D, kami tidak ragu lagi dalan menyerap anggaran,” ujarnya.(R7)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *