Kejaksaan Masih Punya PR

JAKARTA-Kejaksaan RI dibawah pimpinan Jaksa Agung RI, M Prasetyo dalam priode ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang mesti segera diselesaikan. Meskipun, sejumlah prestasi telah berhasil diraih.

Jaksa Agung RI, M Prasetyo meminta jajarannya tidak boleh berbangga dan berpuas diri karena banyaknya pekerjaan rumah yang masih harus diselesaikan. “Kejaksaan belum menerapkan penetapan perjanjian kerja (PK) secara berjenjang dan menyeluruh sampai tingkat unit kerja kejaksaan negeri, melakukan monitoring dan evaluasi atas capaian perjanian kerja secara berkala dan tersistem sejalan dengan monev realisasi keuangan sampai pada tingkat unit kerja kejaksaan negeri.
Selain itu, kejaksaan juga masih harus mengembangkan sistem informasi akuntabilitas kinerja berbasis elektronik (e-sakip), peningkatan kualitas sdm dan meningkatkan kualitas evaluasi internal akuntabilitas kinerja,” ujarnya saat memberikan sambutan dalam acara bimbingan teknis di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, Jakarta Selatan, kemarin.

Dia menjelaskan, rencana strategis, rencana kerja, perjanjian kerja, laporan kinerja dan indikator kinerja utama serta rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan adalah merupakan dokumen akuntabilitas dan dokumen keuangan yang berhubungan kausalitas satu sama lain. “Secara praktis, isi dokumen-dokumen tersebut terkait dengan formulasi sasaran strategis lembaga, yang selanjutnya diturunkan dalam formulasi sasaran program, dan diturunkan lagi dalam formulasi kegiatan-kegiatan yang akan menghasilkan out put dan outcome.”

Dia mengatakan, secara normatif dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk menghasilkan atas program yang dilaksanakan, diperlukan pembiayaan sebagaimana tertuang dalam rencana kerja dan anggaran kementerian.

“Pelaksanaan atas dokumen akuntabilitas maupun dokumen keuangan dimaksud akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan akuntabilitas dan laporan keuangan kementerian atau lembaga.”

Menurutnya, proses penyusunan dokumen-dokumen tersebut juga harus mendasarkan arah kebijakan pembangunan pemerintah baik dalam periode lima tahunan maupun periode satu tahunan. “Sebagai ilustrasi, misalnya penyusunan Rencana Kerja Kementerian atau Lembaga sebagai dokumen perencanaan kementerian untuk periode satu tahun, haruslah disusun berdasarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan presiden pada bulan Januari tahun direncanakan, dan juga didasarkan atas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang rancangan awal RKP ditetapkan pada bulan maret,” ujarnya(r7)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *