Kejagung Susun Strategi Perang Media

JAKARTA-Kejaksaan Agung tengah menyusun strategi perang media massa dan media sosial dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kejaksaan RI yang tengah diselenggarakan di Kompleks Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Kejaksaan RI, Ragunan, Jakarta Selatan, Senin-Jumat (11-15/12).

Jaksa Agung RI, M Prasetyo mengungkapkan, pengelolaan media massa dan media sosial menjadi salah satu pokok bahasan dalam Rakernas kali ini. Khususnya, untuk mengoptimalkan kinerja Kejaksaan dalam penegakan hukum yang menghindari kegaduhan. “Nanti kami bahas,” ujar Prasetyo di Badiklat, Selasa (12/12).

Prasetyo menjelaskan, Rakernas merupakan agenda yang dilaksankan tiap tahun untuk melakukan evaluasi capaian kinerja Kejaksaan RI.

Prasetyo optimis Kejaksaan RI ke depan akan lebih kencang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya karena, semua jabatan eselon Ia telah terisi. Sehingga, roda organisasi dapat berfungsi optimal.

Dia menegaskan, strategi Kejaksaan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi lebih menitik beratkan pada pencegahan. Startegi tersebut selama ini telah optimal yakni dimotori oleh Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4). “Meskipun tidak populer, namun hasilnya memuaskan,” ujar Prasetyo, Selasa (12/12).

Seperti diketahui, berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan kontrol sosial . Merujuk pada Pasal 6 UU Pers, peran pers nasional adalah memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Berdasarkan fungsi dan peranan pers yang demikian, lembaga pers sering disebut sebagai pilar keempat demokrasi( the fourth estate) setelah lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta pembentuk opini publik yang paling potensial dan efektif.

Fungsi peranan pers itu baru dapat dijalankan secara optimal apabila terdapat jaminan kebebasan pers dari pemerintah. Kebebasan pers menjadi syarat mutlak agar pers secara optimal dapat melakukan peranannya.

Albert Camus, novelis terkenal dari Perancis pernah mengatakan bahwa pers bebas dapat baik dan dapat buruk. Namun tanpa pers bebas, yang ada hanya celaka. Oleh karena salah satu fungsinya ialah melakukan kontrol sosial itulah, pers melakukan kritik dan koreksi terhadap segala sesuatu yang menurutnya tidak beres dalam segala persoalan.

Adapun anggapan bahwa pers lebih suka memberitakan hah-hal yang salah daripada yang benar, anggapan tersebut sesungguhnya melihat peran dan fungsi pers tidak secara komprehensif, melainkan parsial dan ketinggalan jaman. Sebab kenyataannya, pers sekarang juga memberitakan keberhasilan seseorang, lembaga pemerintahan atau perusahaan yang meraih kesuksesan serta perjuangan mereka untuk tetap hidup di tengah-tengah derasnya persaingan.(R7)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *