Kejagung Kerjasama dengan Tiga BUMN

‎JAKARTA – Tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Angkasa Pura I (Persero), PT Pembangunan Perumahan (Persero) dan PT Pelindo IV (Persero) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) tentang Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4).
Acara penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan antara Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) ‎Jan S Maringka dengan tiga direktur utama BUMN tersebut.

Jaksa Agung HM. Prasetyo ‎mengatakan kerjasama TP4 Kejagung dengan tiga BUMN di lingkungan Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan hubungan sinergitas, koordinasi dan kerjasama dalam upaya menyukseskan pembangunan infrastruktur, baik pembangunan pelabuhan, bandar udara maupun pembangunan infrastruktur lain yang mendukung lalu lintas transportasi.

“Kita bertekad untuk membangun negara kita dengan Indonesia sentris. Maka tadi yang tandatangan dengan Jamintel, karena yang memiliki tanggungjawab terhadap pembangunan di wilayah timur dan terpencil,” ujarnya disela acara tersebut, Rabu (7/2).

Kelancaran transportasi, lanjut Prasetyo, akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, produksi barang dan jasa.
“Dengan adanya kerjasama ini akan bermanfaat dan masing-masing bisa segera mengoptimalkan kontribusinya bagi masyarakat,” katanya.

Prasetyo menambahkan kerjasama di bidang TP4 juga lebih mengedepankan pencegahan hukum. Dia berharap dengan adanya TP4, para stakeholder tidak ragu melaksanakan penyerapan anggaran melalui pembangunan baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat.
“Kita hanya mencegah, jangan sampai ada penyimpangan. Semua aspek diikuti, segala ketentuan dipatuhi dan termasuk juga pengelolaan pendanaannya juga tepat, sehingga mencegah sedini mungkin kejadian penyimpangan,” terangnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan‎ Presiden Joko Widodo telah memerintahkan semua kementerian kabinet kerja untuk mengawal program Nawacita. Pembangunan tidak hanya terfokus di Pulau Jawa namun diseluruh Indonesia.
“Tidak mudah untuk melakukan itu, karena tugas ‎negara ini butuh suatu akurasi dan kecepatan. Saya mengapresiasi sekali sebelumnya kejaksaan sudah mengatakan proyek ini tetap jalan tapi pengawalan tetap berjalan. Suatu proyek bisa dievaluasi pada saat berlangsung tetapi bisa juga dilakukan setelahnya,” ujarnya.

Budi menambahkan, dengan nota kesepahaman ini, akan menimbulkan rasa percaya diri semua pelaksana proyek. Dengan rasa percaya diri ini pula, semua pelaksanaan proyek infrastruktur juga akan lebih cepat.
“Karenanya saya apresiasi dan konsen dari Jaksa Agung untuk memberikan pengawalan dan pengamanan, karena tanpa itu bisa saja pihak lain ada yang fitnah. Ini sudah ada dasar hukumnya,” ujarnya.

Penandatanganan nota kesepahaman yang dilaksanakan di Sasana Pradana, Gedung Utama Kejagung itu, juga ditayangkan melalui video conference yang disaksikan seluruh jajaran kejaksaan tinggi di Indonesia.(jul)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *