Kedudukan Konstitusi Kejaksaan Masih Perlu Diperjelas

JAKARTA-Jaksa Agung RI, M Prasetyo berharap kedudukan konstitusi Kejaksaan RI masih diperlu diperjelas posisi dan tempatnya dalam tatanan ketatanegaraan. Karena secara konstitusional kedudukan Kejaksaan masih ambigu.

Parsetyo menegaskan, satu satunya pernyataan yang dapat dijadikan sebagai dasar acuan kedudukan Kejaksaan RI dalam tatanan ketatanegaraan hanyalah ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945.

“Ironisnya (UUD 45) juga tidak menyebutkan secara eksplisit tentang Institusi
Kejaksaan RI secara tegas dan jelas,” ujar Prasetyo dalam amanatnya pada upacara Hari Ulang Tahun PJI ke-25 di Kejaksaan Agung, Jumat (29/6).

Prasetyo menjelaskan, penyebutan yang hanya dapat ditafsirkan secara implisit tidak cukup memberi landasan kuat bagi Lembaga Kejaksaan untuk dapat menjalankan
tugas, fungsi dan perannya. Padahal tugas, fungsi dan peran Kejaksaan sangat signifikan dalam proses penegakan hukum yang tidak kalah pentingnya dengan penegak
hukum lain.

“Kenyataan seperti itu setidaknya telah membawa pengaruh
yang tidak sejalan dengan betapa luas, kompleks dan beragamnya
tugas, fungsi dan peran yang diemban oleh Kejaksaan,” ujarnya.

Dia menegaskan, posisi Kejaksaan RI masih ambigu dalam tatanan ketatanegaraan. Sebab, di satu sisi menjadi bagian dari pelaksana kekuasaan kehakiman dalam ranah yudikatif, sementara di saat bersamaan diberikan tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, turut menyelenggarakan ketertiban dan ketenteraman umum, serta tanggung jawab mewakili negara dan pemerintah baik di dalam maupun di luar pengadilan, dalam lingkup kekuasaan eksekutif.

“Kejaksaan yang seharusnya merupakan organ negara utama, main state‚Äôs organ selama ini menjadi seolah ditempatkan hanya sebagai lembaga yang dianggap tidak penting, yang tidak perlu
dinyatakan dan diberi tempat serta kedudukan tersendiri,” ujarnya.

Dia miris posisi Kejaksaan itu dibandingkan dengan lembaga-lembaga penunjang. “Lembaga-lembaga penunjang, auxiliary state organs yang fungsi sesungguhnya sebatas sebagai pelengkap
organ utama negara, justru mendapat perhatian dan diatur secara jelas dalam Konstitusi.”

Dia berharap, PJI dapat menjadi motor penggerak yang terus aktif menggulirkan semangat perjuangan terwujudnya ruang pengaturan peran, posisi dan kedudukan yang tegas, eksplisit dan
jelas bagi Kejaksaan dalam susunan ketatanegaraan.(rohmanonly@gmail.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *