Ini Analisa Hukum Terhadap Densus Tipikor Polri

Baru baru ini terdengar hiruk pikuk rencana pembentukan Densus Tipikor
oleh Polri, banyak ragam pendapat yang sudah terlontar di berbagai
media baik media cetak media online media TV bahkan di media sosial.
Rencana tersebut pertama kali muncul dalam kesimpulan rapat antara
Komisi III dengan Kapolri (23/5/2017)

Konsep Densus Tipikor yang diusulkan oleh Kapolri (Tito Karnavian)
dalam rapat gabungan di Komisi III DPR, Senin (16/10/2017): Pertama,
lembaga tersebut dibentuk satu atap dengan Kejaksaan dan dipimpin
secara kolektif kolegial. Kedua, Densus Tipikor dibentuk dengan
membentuk satu kelompok kerja dengan Kejaksaan Agung. Sebagaimana
Densus 88 Antiteror yang memiliki partner kerja Satgas Penanganan
Tindak pidana Terorisme di Kejaksaan Agung.

Melihat rencana pembentukan Densus tipikor dengan kedua konsep di
atas, menimbulkan pertanyaan, Apakah memungkinkan Densus Tipikor
dibentuk dalam satu atap dan penuntutan berada di bawahnya?
Berkaitan dengan usulan tersebut, Jaksa Agung M Prasetyo di sela-sela
rapat gabungan Komisi III dengan Polri, KPK dan Kejaksaan (16/10/17)
menegaskan bahwa Kejaksaan Agung telah memiliki Satuan Tugas
Khusus Penangganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi
(Satgasus P3TPK) sejak tahun 2015. Sehingga tidak perlu personel Jaksa
berada satu atap dalam Densus Tipikor.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, menurut Pasal 24 ayat (1) UUD
1945, ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah
Agung dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan
kehakiman. Adapun badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI. (lihat
Pasal 41 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman)
Selanjutnya dalam Pasal 2 UU No.16/ 2004 tentang Kejaksaan RI
ditegaskan bahwa Kejaksaan adalah adalah lembaga pemerintahan yang
melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan
lain berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka dan
Kejaksaan adalah satu tidak terpisahkan.

Selain itu dalam Penjelasan Pasal 18 ayat (1) UU No.16/2004 dijelaskan
bahwa mengingat Jaksa Agung adalah adalah pimpinan dan
penanggungjawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin, mengendalikan
pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan, maka Jaksa Agung adalah
juga pimpinan dan penanggungjawab tertinggi dalam bidang penuntutan.

Berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan di atas maka
dapat dikatakan bahwa penempatan Jaksa/Penuntut Umum dibawah
Densus Tipikor yang secara struktural di bawah Polri merupakan suatu
tindakan yang melanggar undang-undang.

Lalu mengapa Jaksa/Penuntut Umum dapat ditempatkan di bawah
pimpinan KPK? Hal tersebut dapat dilakukan oleh karena KPK dibentuk
berdasarkan UU No.30/2002 tentang KPK yang merupakan tindak lanjut
dari pelaksanaan Pasal 43 UU No.31/1999 yang telah diubah dengan UU
No.20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

Selain itu, KPK lahir dilatarbelakangi pemberantasan korupsi yang
dilakukan secara konvensional selama ini mengalami berbagai hambatan.
Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui
pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas,
independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi.

Alasan lain penyatuan penuntut umum di bawah Densus Tipikor agar
penanganan perkara korupsi tidak bolak balik sehingga menjadi lebih
efisien. Solusi agar penanganan perkara korupsi atau perkara pidana
lainnya menjadi lebih efisien adalah dengan merevisi UU No.8/1981
tentang KUHAP.

Proses yang dimiliki oleh KUHAP saat ini menyebabkan bolak-balik
berkas perkara antara penyidik dan penuntut umum. Selain itu tiadanya
pengawasan horizontal atas tindakan yang telah dilakukan oleh penyidik
oleh penuntut umum menyebabkan seringkali suatu penyidikan tidak
ditindaklanjuti ke tahap berikutnya oleh penyidik.

RUU KUHAP yang telah disusun oleh tim yang dibentuk Kementerian
Hukum dan HAM di bawah pimpinan Prof Andi Hamzah sebenarnya telah
menjawab permasalan tersebut. Oleh karena dalam RUU tersebut banyak
perubahan mendasar terkait hubungan antara sub sistem penegak hukum
yang saling mengisi dan mengawasi satu sama lain.*

(*Naskah ini merupakan materi rilis acara diskusi di Bakoel Koffie, Cikini, Jakarta Pusat. Minggu 22/10/2017)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *