Deradikalisasi Masih Terbuka

JAKARTA-Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sejauh ini belum melakukan program deradikalisasi secara tertutup kepada orang-orang yang terpapar radikalisme teroris. Padahal, program deradikalisasi tantangannya cukup besar. Hal itu diungkapkan Kepala BNPT, Suhardi Alius kepada wartawan di Kejaksaan Agung seusai penandatangan nota kesepahaman antara Kejaksaan dengan BNPT tentang kordinasi dan kerja sama pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penanggulangan terorisme.

Suhardi mengatakan, orang orang yang terpapar radikalisme teroris cukup basar. “Mereka yang terpapr sangat besar mulai dari keluarga terpidana teroris ataupun komunitasnya,” ujar Suhardi.

Dia mengatakan, program deradikalisasi sejauh ini baru dilakukan secara terbuka. Di mana, BNPT memberikan program deradikalisasi kepada terpidana teroris yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan (LP). “Semua program Deradikalisasi bersifat terbuka.”

Menurutnya, program deradikalisasi masih perlu dioptimalkan karena jumlah orang orang yang terpapar radikalisme terorisme sangat banyak. Untuk mengoptimalkannya maka BNPT menggandeng pihak pihak terkait di antaranya Kejaksaan RI.

Dalam kesempatan yang sama, Jaksa Agung RI, M Prasetyo mengungkapkan, guna menanggulangi paham radikal, secara institusional Kejaksaan telah berupaya mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan kejahatan teroris, diantaranya dengan dibentuknya Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Lintas Negara, yang awalnya hanya merupakan Satuan Tugas. Sehingga, perhatian dan penanganan masalah terorisme baik berupa pencegahan maupun penindakannya secara terintegratif bersama semua pihak terkait lebih dapat dilakukan dengan optimal.

“Selain itu, menurut hemat kita, disamping telah dilakukannya perubahan instrumen hukum dan penguatan sarana institusional, rasanya masih diperlukan perhatian atas hal penting lain yakni kebijakan yang komprehensif dari hulu hingga hilir berkenaan upaya pencegahan, penindakan sampai dengan pemulihan dan pembinaan pasca penindakan terkait penyelesaian masalah yang satu ini, sehingga semua pihak, Kementrian dan Lembaga yang memiliki tugas, tanggung jawab dan fungsi menanganinya dapat bersinergi, berkoordinasi dan bekerjasama secara lebih intens dan terintegasi masing- masing secara bersama-sama dapat bertindak lebih nyata dalam menuntaskan pencegahan dan penanganan jaringan terorisme dimaksud sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.(rohmanonly@gmail.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *